Adian Husaini : Menteri Agama dan Ahmadiyah

Dalam beberapa hari ini, berbagai media massa, cetak maupun elektronik, memuat dan memberikan komentar seputar pernyataan Menteri Agama RI, Maftuh Basyuni, yang secara tegas menyatakan, bahwa Ahmadiyah adalah aliran di luar Islam, dan mempersilakah kaum Ahmadiyah membuat agama baru, di luar Islam.


Secara substansial, pernyataan Menag RI tersebut bukanlah hal baru. Majlis Tarjih Muhammadiyah, MUI, dan berbagai lembaga Islam internasional sudah menyatakan hal yang sama. Bahwa, memang Ahmadiyah adalah aliran sesat yang berada di luar Islam. Fatwa
MUI tentang Ahmadiyah tahun 2005, menjadikan keputusan Majma’ al-Fiqih al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang diputuskan tahun 1985. Isinya menyatakan, bahwa Aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qath’iy, dan disepakati oleh seluruh umat Islam bahwa Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terakhir.


Fatwa MUI tahun 2005 itu menegaskan kembali fatwa tahun 1980, bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad. MUI juga meminta agar pemerintah segera melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh
Indonesia dan membekukan organisasinya.


Jadi, apa yang dikatakan oleh Menag Maftuh Basyuni adalah penegasan dari keputusan berbagai lembaga Islam internasional yang otoritatif di bidangnya. Yang menjadi nilai lebih adalah bahwa Maftuh Basyuni mengeluarkan pernyataan itu sebagai Menteri Agama RI.


Maftuh telah melakukan tindakan yang sangat berani mengungkapkan pemikiran dan keyakinannya sebagai Muslim tentang aliran Ahmadiyah. Tentu saja, pernyataan Maftuh itu sangat melegakan kaum Muslim Indonesia.


Tapi, bagi sebagian kalangan lain yang berpikiran dan berpandangan hidup sekular-liberal, pernyataan Maftuh Basyuni itu bagaikan petir di siang bolong. Berbagai kecaman, hujatan, dan komentar negatif mengalir terhadap Maftuh Basyuni. Seperti diketahui, sebelum fatwa MUI tahun 2005 itu keluar, berbagai pihak sudah mendesak agar MUI mencabut fatwa sebelumnya, tentang Ahmadiyah.


Misalnya, Aliansi Masyarakat Madani yang menyatakan, “MUI perlu mencabut semua fatwa yang memandang sesat aliran lain yang berbeda, karena fatwa tersebut seringkali dijadikan landasan untuk melakukan tindakan kekerasan dan keresahan." Menurut mereka, fatwa MUI ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berkeyakinan di dalam konstitusi.

Selain itu, pemerintah juga didesak untuk mencabut surat-surat keputusan atau surat edaran yang didasarkan pada fatwa MUI tersebut.


Gerakan untuk melegalkan aliran sesat di Indonesia terus-menerus dilakukan dengan logika kebebasan dan anti-diskriminasi. Bahkan, DPR RI baru saja meloloskan satu RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. RUU ini sangat aneh, sebab memasukkan agama
sebagai salah satu unsur dalam kategorisasi etnis.


Seorang atau siapa pun yang melakukan diskriminasi ras dan etnis bisa dikenai hukuman paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta rupiah. Termasuk dalam bentuk pelanggaran hak-hak sipil, misalnya, adalah melakukan pelarangan atau pembatasan terhadap seseorang untuk memilih pasangan hidup dalam perkawinan. Jadi, jika nanti ada orang tua yang melarang anaknya untuk menikah dengan pemeluk agama lain, merujuk kepada RUU ini, maka si orang tua itu dapat dikenai hukuman satu tahun penjara atau denda Rp 100 juta.


Pandangan hidup atau pola pikir kaum sekular-liberal dalam soal agama ini sangat berbeda dengan cara orang Muslim dalam melihat agamanya. Islam adalah agama wahyu, sehingga Islam memiliki batasan yang jelas, mana yang Islam dan mana yang di luar Islam. Sejak
awal, Islam sudah didefinisikan dengan jelas oleh Nabi Muhammad saw. Imam al-Nawawi dalam Kitab hadits-nya yang terkenal, al-Arba’in al-Nawawiyah, menyebutkan definisi Islam pada hadits kedua: "Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada
Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan shaum Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, jika engkau berkemampuan melaksanakannya." (HR Muslim).


Rukun iman pun sangat jelas: Iman kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab Allah, kepada para Nabi, kepada Hari Akhir, dan kepada taqdir Allah.


Semua itu jelas dan gamblang. Bahwa, Nabi Muhammad saw adalah nabi terakhir, adalah juga hal yang pokok dan final dalam Islam. Tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad saw.

Inilah masalah pokok dari aliran Ahmadiyah, yakni meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, meskipun ditambahkan, bahwa dia bukan nabi pembawa syariat. Berarti tingkatannya sama dengan Nabi Isa a.s., yang tidak membawa Syariat baru.


Padahal, dengan meneliti tulisan-tulisan yang kata mereka merupakan wahyu yang diterima Ghulam Ahmad, terbukti bahwa dia nabi palsu. Masalah ini sudah berpuluh tahun diteliti dan dibuktikan oleh para cendekiawan dan ulama Islam seluruh dunia. Akan tetapi, untuk meyakinkan dan menakut-nakuti orang yang tidak percaya kepadanya, Ghulam Ahmad mengaku menerima wahyu-wahyu yang mengutuk orang-orang yang mengingkarinya. Misalnya, pengakuannya, : "Dan dari sejumlah ilham-ilham itu, ada diantaranya yang didalamnya sejumlah ulama yang menentangku dinamakan Yahudi dan Nasrani." (Mirza Ghulam Ahmad, Hamamat al-Bushra, hal. 19).

Dan katanya lagi, “Maka barangsiapa yang tidak percaya pada wahyu yang diterima Imam yang dijanjikan (Ghulam Ahmad), maka sungguh ia telah sesat, sesesat-sesatnya, dan ia akan mati dalam kematian jahiliyah, dan ia mengutamakan keraguan atas keyakinan.” (Mirza Ghulam Ahmad, Mawahib al-Rahman, hal. 38).

Ghulam Ahmad juga mengaku, “dan termasuk diantara tanda-tanda (kebenaran dakwahku) yang nampak dalam zaman ini ialah matinya orang-orang yang menentangku dan menyakitiku serta memusuhiku habis-habisan.”


Jadi memang ada persamaan antara Ahmadiyah dengan Islam, tetapi juga ada perbedaan yang fundamental.

Cendekiawan Muslim Pakistan, Dr. Moh. Iqbal pernah ditanya oleh Jawaharlal Nehru mengapa kaum Muslimin bersikap keras untuk memisahkan Ahmadiyah dari Islam?


Iqbal menjawab: “Ahmadiyah berkeinginan untuk membentuk dari umat nabi Arabi (Muhammad saw) satu ummat yang baru bagi nabi Hindi.”


Ketua pemuda Ahmadiyah Abdul Musawir pernah diwawancarai salah satu situs liberal, dan enyatakan, bahwa Ghulam Ahmad sendiri mengakui, dirinya tidak ada artinya apa-apa dibandingkan Rasulullah saw. Padahal, Ghulam Ahmad pernah menyatakan, bahwa: “Dalam wahyu ini Tuhan menyebutkanku Rasul-Nya, karena sebagaimana sudah dikemukakan dalam Brahin Ahmadiyah, Tuhan Maha Kuasa telah membuatkan manifestasi dari semua nabi, dan memberiku nama mereka. Aku Adam, aku Seth, aku Nuh, aku Ibrahim, aku Ishaq, aku Ismail, aku Ya’qub, aku Yusuf, aku Musa, aku Daud, aku Isa, dan aku adalah penjelmaan sempurna dari Nabi Muhammad saw, yakni aku adalah Muhammad dan Ahmad sebagai refleksi". (Haqiqatul Wahyi, h. 72). (Majalah Sinar Islam (terbitan Ahmadiyah) edisi 1 Nopember 1985).


Di era liberalisasi dan kebebasan informasi, Ahmadiyah saat ini menikmati keuntungan, didukung oleh berbagai kalangan yang menginginkan adanya kebebasan beragama – apa pun bentuknya.

Tidak boleh seorang dilarang untuk mengamalkan atau menyiarkan agama atau kepercayaannya. Apa pun bentuknya. Di dalam agama-agama lain, fenomena semacam itu sudah tidak dapat dibendung lagi. Apa pun bentuknya, apa pun jenis ajarannya, selama dia mengaku Kristen, misalnya, tetap harus diakui sebagai Kristen. Mana Kristen yang benar dan mana Kristen yang salah, masing-masing sekte tidak dapat saling menghakimi dan menentukan.

Begitu juga di dalam tradisi Hindu, Budha, dan sebagainya. Inilah salah satu cirri dari ‘evolving religion’ atau ‘historical religion’; yakni agama yang berkembang dan menyejarah.


Islam saat ini juga sedang diperlakukan seperti itu. Berbagai kalangan yang mengimani konsep HAM sekular-Barat, sebagai pedoman hidup dan berpikir, juga melihat Islam dalam kacamata mereka.

Mereka terheran-heran kepada kaum Muslim yang masih menyatakan, bahwa Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan. Kata mereka, tidak boleh lagi ada yang berhak menyatakan kelompok atau aliran lain yang berbeda dengan dirinya sebagai aliran sesat atau salah.

Tidak boleh menyatakan murtad, kafir, atau sejenisnya kepada kelompok di luar itu. Inilah asas pemikiran relativisme dan pluralisme agama, yang memang sedang melanda dunia, sebagaimana dikatakan oleh Joseph Runzo, dalam bukunya, Reason, Relativism, and God, (London: Macmillan Press Ltd, 1986):: “We live in an age of relativism”. Juga dia katakan:“relativism has become a dominant element in twentieth century theology”.


Jadi, abad ini memang sedang dihegemoni oleh pemikiran relativisme, dan sebagai dampaknya, umat Islam juga dipaksa untuk mengikuti paham itu, sehingga tidak boleh melakukan klaim kebenaran (truth claim) atas agama dan keyakinannya.

Para penganut relativisme dan konsep HAM sekular-Barat itu menginginkan agar orang Islam jangan ribut-ribut jika ada orang yang menyebarkan paham yang berbeda dengan ajaran pokok dalam Islam.

Biarkan saja jika ada orang Islam yang menyebarkan pahamnya, bahwa Lia Aminuddin adalah nabi. Biarkan saja jika ada yang menyebarkan paham bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, dan wajib diimani kenabiannya.

Biarkan saja jika ada yang mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa shalat itu tidak wajib. Biarkan saja – dan tidak usah ribut-ribut – jika ada yang menyebarkan paham bahwa salat dalam bahasa apa pun adalah diperbolehkan. Bagi mereka, tidak ada lagi konsep murtad (keluar dari agama Islam).


Di Barat, sesuai konsep kebebasan mereka, maka semua itu diperbolehkan. Tidak boleh dilarang, selama tidak menganggu secara fisik. Tentu saja hal ini sangat jauh berbeda dengan konsep Islam tentang makna kebebasan itu sendiri. Disamping manusia diberi kebebasan tertentu, tetapi mereka juga berkewajiban mengamalkan ajaran Islam dalam al ‘amar ma’ruf nahi munkar’.


Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih iman atau kufur. Silakan saja, dan tanggung sendiri akibatnya. Tetapi, jika seseorang atau satu kelompok menyiarkan pahamnya, bahwa ajaran yang menyimpang adalah ajaran yang benar, maka itu sudah merupakan kemunkaran besar, dan wajib bagi kaum Muslimin untuk mencegahnya.


Perspektif keimanan dan tanggung jawab amar ma’ruf nahi munkar ini sama sekali tidak ada dalam konsep kebebasan HAM sekular yang tidak memiliki dimensi keakhiratan. Bagi kaum sekular-liberal, tidak ada bedanya antara yang haq dan yang bathil.

Tidak ada bedanya antara iman dan kufur. Tidak ada bedanya antara sunnah dan bid’ah. Tidak ada bedanya antara Ahmadiyah dengan Ahlu Sunnah wal-Jamaah. Bagi mereka masalah iman bukanlah hal penting.

Sebagai seorang Muslim, di era hegemoni paham relativisme kebenaran dan keimanan, Menteri Agama Maftuh Basyuni telah menunjukkan teladan dan keberanian menyatakan pikiran dan keimanannya dalam menyikapi suatu bentuk kebatilan.

Seyogyanya, jika konsisten dengan pikirannya, kaum sekular-liberal juga harus menghormati keimanan dan keyakinan Menteri Agama. Wallahu a’lam. (Bahrain, 17 Februari 2006). (hidayatullah)